Samarinda (5/8/23) – Salimah adalah organisasi perempuan yang kiprahnya telah berjalan 23 tahun dalam upaya meningkatkan kualitas perempuan, anak, dan keluarga Indonesia. Dalam upaya peningkatan kualitas ini, Salimah memiliki program SERASI (Sekolah Pra Nikah Salimah), Salsa (Sekolah Lansia Salimah), KOB (Komunitas Orangtua Bijaksana), BQS (Baitul Quran Salimah), Kajian Muslimah (KAMUS), SISTER (Sekolah Salimah Ibu Terpadu), (KEP (Komunitas Enterpreneur Perempuan).
Semua program tersebut telah berjalan hingga di struktur Salimah Samarinda di 6 kecamatan, kecuali SERASI yang saat ini masih dalam tahap pelatihan fasilitatornya.
“Program-program Salimah seperti SERASI, SISTER, SALSA, KOB, BQS, KAMUS, KEP inilah yang menjadi upaya kami di lapangan dalam membantu meningkatkan kualitas perempuan, anak, dan keluarga, dengan harapan kelak terbentuk keluarga yang tahan banting (ketahanan keluarga). Untuk menjalankan program-program Salimah, kami juga sering bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2A) Kota Samarinda,” tutur Ketua PD Salimah Samarinda, Dina Lesmana, pada acara Sosialisasi Raperda Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Kota Samarinda.
Acara ini diselenggarakan oleh Komisi 4 DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, di Hotel Grand Verona pada Sabtu (5/8).
Kegiatan ini menjadi awal catatan penting geliat Salimah Samarinda dengan menghadirkan kurang lebih 50 orang pengurus dari tingkat daerah sampai cabang. Selain itu, beberapa jamaah yang berkompeten turut pula berkontribusi pada penyusunan Perda Ketahanan Keluarga.
Pada kesempatan ini, Sub Koordinator Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Samarinda, Ahmat Fadholi, menyampaikan bahwa 90% anak dan masyarakat bisa terjerat narkoba. Penyebabnya adalah keluarga.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2A) Kota Samarinda, Deasy Evriyani, mengungkapkan bahwa ada enam ribuan kasus yang terjadi di Samarinda. Di antaranya kasus bullying yang mencapai 289 kasus, perceraian dengan 2.265 kasus dengan porsi laporan gugat cerai jauh lebih banyak dibandingkan talaq, dan serangkaian kasus memprihatinkan lainnya yang terjadi di kota Samarinda di tahun 2023 ini.
Bahkan menurut data Kementrian Pemberdayaan Perempuan Anak yang kami lansir dari website databoks, tercatat Kalimantan Timur menduduki peringkat ke 10 di Indonesia terjadinya kekerasan dalam keluarga sebanyak 465 kasus. Melihat data-data memprihatinkan tersebut, diharapkan dengan adanya Perda Ketahanan Keluarga terjadi penurunan kasus.
Salimah Samarinda mendukung tersusunnya Perda Ketahanan Keluarga dan turut serta mengusulkan beberapa kritikal poin yang diharapkan bisa membuat keluarga tahan banting, tetap utuh, sakinah, mawadah, warahmah.
Keluarga mesti diberikan edukasi sejak sebelum pernikahan dengan mempersiapkan cantingnya (calon pengantinnya) dengan matang.
Selain edukasi canting, juga perlu edukasi untuk di interval usia pernikahan. Sebab, seiring berjalannya waktu pernikahan juga menemukan konflik. Dengan edukasi ini diharapkan mengurangi angka perceraian.
Disamping itu diharapkan juga keluarga bisa membantu mendeteksi gejala LGBT sejak dini pada anak agar bisa segera mungkin dicegah. Undang-undang juga bisa mengatur pendidikan anak dari usia balita dan seterusnya agar teknologi (penggunaan gadget) sesuai dengan usia dan ada limit waktunya.
Perlunya infrastruktur yang mendukung untuk memfasilitasi hak anak, seperti ruang taktasi, ruang bermain di pelayanan publik, tempat penitipan anak di kantor. Lembaga atau perusahaan yang banyak mempekerjakan pekerja perempuan, memberikan juga cuti hamil dan melahirkan.
Era teknologi digital tidak bisa dielakka. Oleh karena itu harus ada penggunaan teknologi yang sesuai dengan tumbuh kembang anak.
Mengingat maraknya kasus LGBT maka harus ada upaya nyata untuk mencegah semakin luasnya pengaruhnya. LGBT merusak kodrat manusia dan merupakan penyimpangan seksual yang faktanya banyak yang terjerumus dan sulit keluar karena tekanan keadaan.
“Selain itu juga akan menyusul ide lainnya dalam bentuk tulisan yang akan disampaikan ke Komisi 4 DPRD karena keterbatasan waktu dalam penyampaian,” tutur Dina Lesmana.
(Humas PD Salimah Samarinda)
