Mengangkat tema “Soliditas Struktur Lahirkan Program Berdampak” kegiatan ini dihadiri pengurus PW, Dewan Pengawas Salimah Wilayah (Nurlasera, Arnita Sari, Indria Rita dan Kasmidar), pengurus dari 12 Kabupaten/Kota yang terdiri dari DPSD, Ketua PD beserta jajarannya, tokoh masyarakat (KH. Muhammad Mursyid dan Irwan Taslapratma), serta narasumber dari Pimpinan Pusat, Siti Rahma Fauzul Muna selaku Sekretaris Umum dan Mumun Maemunah selaku Ketua Departemen Dakwah.
Ketua PW Salimah Riau, Nita Cahyaning dalam sambutan menyampaikan bahwa Rakornas yang biasanya dilaksanakan di pusat (Jakarta) dan dihadiri beberpa orang utusan, pada tahun ini pengurus PP yang turun ke wilayah.
“Momen ini menjadi istimewa mengingat semua pengurus dari wilayah dan daerah hadir dan langsung mendapatkan materi terkait organisasi dan program ke Salimahan. Bersamaan dengan Rakornas juga dilaksanakan PKPS-2 terkait internal organisasi” imbuhnya.
Diawali dengan pemaparan materi terkait AD/ART dan GBHO yang merupakan acuan dalam menjalankan roda organisasi hingga tidak terlepasnya perbedaan pendapat antar pengurus dalam menjalankan tugas. Di sini narasumber menjelaskan bahwa setiap kegiatan harus berjalan sesuai visi dan misi yang merupakan pedoman organisasi serta memberikan pemahaman bagaimana memanejemen konflik tanpa menganggu kinerja. Selain itu, dijelaskan juga dalam mencapai target perlunya disusun analisis SWOT sebagai langkah untuk pemetaan. Pada meteri ini peserta secara aktif melakukan analisa untuk kemajuan Salimah diwilayah riau
Di hari kedua disampaikan Tata Kelola Lembaga Kelengkapan Salimah (LKS) yang berfungsi sebagai lembaga pendukung dalam menjalankan dan menguatkan program-program organisasi. Dan disosialisaikan juga Program Kerja tahun 2026 yang mencakup semua departemen program (Dakwah, Diklat dan Ekonomi) serta departemen support pengembangan organisasi (Bangda SDM, Humas serta Jaringan Lembaga dan Kajian).
Dengan diselenggarakannya Rakornas dan PKPS-2 diharapakan pengurus semakin solid, memiliki pemahaman yang selaras terhadap arah kebijakan organisasi, serta memberikan dampak positif yang lebih luas kepada masyarakat.
