Agenda yang dilaksanakan dalam kegiatan tersebut di antaranya adalah sosialisasi 4 pilar MPR RI dan Seminar Bahaya LGBT yang menampilkan anggota MPR RI, Tifatul Sembiring, dan Ketua AILA sekaligus Presidium BMIWI, Nurul Hidayati.
Tifatul mengatakan, LGBT melanggar Pancasila, UUD 1945, melawan fitrah, dan merusak karakter. Menurutnya, saat ini belum ada regulasi terkait LGBT di Indonesia. Karena itu, ia menegaskan perlunya kehadiran negara dalam bentuk regulasi, dimulai dari UU pelarangan LGBT. Tifatul mendorong masyarakat untuk melakukan audiensi dengan DPR/MPR terkait pelarangan homoseksual.
“Mereka melawan fitrah penciptaan. Masalah utama adalah medsos yang jadi sumber bencana. Ada 25% anak usia 1- 5 tahun yang akrab dengan gadget. Dan gadget jadi sarana promosi gerakan LGBT dengan berbagai cara. Internet jadi hutan rimba yang menakutkan. Penduduknya ada 5,5 milyar akun,” paparnya.
Sementara itu, Nurul Hidayati menjelaskan bagaimana masifnya propaganda homoseksual. Bahkan baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan grup LGBT di Jogja yang memiliki 13 ribu anggota. Ada pula kasus pesta gay yang akhirnya digerebek aparat dan masyarakat.
“Sebaiknya kita mulai menyebut mereka pelaku homoseksual. Bukan gay. Karena kata “gay” adalah istilah pemanis, mengesankan kelembutan. Bahayanya, gerakan ini sangat masif dan didukung dana internasional. Kita meminta perlindungan kepada pemerintah dan wakil rakyat dalam bentuk produk hukum yang melindungi warga. Harus ada sanksi serta diadakan rumah rehabilitasi,” kata Nurul.
Ia mengungkapkan alasan mengapa menolak LGBT. Pertama, karena semua negara melarangnya. LGBT juga tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Ulama dunia mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan sesama jenis itu haram. Nurul mengajak semua pihak bersinergi untuk mengedukasi masyarakat, menjadikan keluarga sebagai pondasi, serta mendekatkan diri kepada Allah.
Selain seminar, dilaksanakan pula silaturahmi kemanusiaan bersama Duta Besar Palestina dan Sudan. Anggota legislatif, Dr. Muzzammil Yusuf, menyampaikan pentingnya membela Palestina dari perspektif UUD 1945.
Duta Besar Palestina untuk Indonesia, H.E. Abdalfatah A.K. Alsattari, mengatakan bahwa wanita memiliki level tinggi dan spesial dalam Islam. “Wanita mempunyai peran dalam membangun peradaban negara yang mempunyai jiwa pengasih tanpa iri dengki. Karena itu, wanita harus menyebarkan dan mengajarkan kasih sayang,” ujarnya.
Ia berharap, kaum perempuan Indonesia terus semangat memperjuangkan bangsa Palestina agar terbebas dari penjajahan sehingga bisa sholat jamaah di Masjidil Aqsa.
Sementara itu , Duta Besar Sudan untuk Indonesia, H.E. Dr. Yassir Mohamed Ali Mohamed, menjelaskan bagaimana cara merespon krisis kemanusiaan yang melibatkan anak dan perempuan. Berdasarkan Pancasila, Indonesia membangun kebijakan bebas aktif. Bebas berarti menggaransi kebebasan sikap, sedangkan aktif bermakna berkontribusi pada keadilan dunia. Indonesia tidak diam saja ketika negara lain mengalami krisis.
“Musuh yang sama merusak Sudan di waktu yang sama, yaitu Israel. Agenda mereka di Timur Tengah sangat besar, yaitu Israel menjadi pusat. Sudan negara di Afrika yang memiliki SDA yang banyak sehingga menjadi penyebab Sudan diserang. Yang terjadi di Sudan bukan konflik internal, tapi agenda besar yang sudah melibatkan negara besar,” ucapnya.
Ia menambahkan, kebebasan Sudan diproklamirkan di Bandung setelah Konferensi Asia Afrika (KAA). Partnership yang strategis antara Indonesia dan Sudan berupa:
1. Bantuan kemanusiaan
2. Dukungan organisasi
3. Rekonstruksi sistem kesehatan
4. Pendidikan dan kepemudaan
Acara ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap BMIWI terkait Penolakan terhadap Homoseksual.
